Perekonomian Indonesia

PEREKONOMIAN INDONESIA

V.   PDB, PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

Produk Domestik Bruto
PDB (Gross Domestic Product/GDP) adalah jumlah nilai dari semua produk akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu kawasan di dalam periode waktu tertentu. PDB mencakup konsumsi pemerintah, konsumsi masyarakat, investasi dan eksport dikurangi impor di dalam kawasan tertentu.
Rumus PDB :
PDB = C + I + G + (X-I)

C= Konsumsi masyarakat
I = Investasi
G = Pengeluaran pemerintah
X = Eksport
I = Import

PDB merupakan salah satu indikator yang penting dalam melihat sehat tidaknya perekonomian suatu kawasan selain untuk menakar tingkat kemakmuran kawasan tersebut.  Biasanya PDB disajikan sebagai perbandingan tahun sebelumnya. Sebagai contohnya jika PDB tahun ke tahun Indonesia naik  5,5% itu artinya ekonomi Indonesia bertumbuh sebanyak 5,5% selama tahun terakhir tersebut.

Seperti yang biasa terlihat, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang dipresentasikan oleh PDB mempunyai dampak yang besar kepada perekonomian. Sebagai contohnya, jika ekonomi suatu negara dinyatakan sehat maka dapat diartikan dengan tingkat pengangguran yang rendah dimana banyak permintaan tenaga kerja dengan upah gaji yang meningkat menandakan pertumbuhan dari industri-industri di dalam ekonomi. Perubahan yang signifikan di dalam PDB apaah positif atau negatif mempunyai dampak yang besar kepada pasar saham. Dengan mudah dapat dijelaskan bahwa ekonomi yang tidak sehat berarti penurunan keuntungan bagi perusahaan yang dalam arti praktis diartikan sebagai penurunan harga saham perusahaan tersebut. Investor sangat khawatir dengan pertumbuhan negatif PDB yang dapat diartikan oleh para ekonom, yaitu tanda terjadinya resesi.

Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat dari aspek eknomi dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional per-kapita. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada awal pembangunan ekonomi suatu Negara, umumnya perencanaan pembangunan eknomi berorientasi pada masalah pertumbuhan. Untuk negara-negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ditambah lagi fakta bahwa penduduk Indonesia dibawah garis kemiskinan juga besar, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya harus jauh lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat per-kapita dapat tercapai.

Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan sosial.

Pertumbuhan Ekonomi selama Orde Baru

Ketika orde baru mulai dengan pemerintahannya di tahun 1966, ekonomi
Indonesia dalam keadaan porak poranda. Antara tahun 1962 sampai 1966,
pertumbuhan PDB hanya 2 % per tahun, yang lebih kecil daripada pertumbuhan
penduduk, sehingga pendapatan nasional per kapita menurun. Investasi dalam %
dari PDB, yang sangat strategis artinya bagi pertumbuhan ekonomi menurun.
Infra struktur dalam bidang transportasi, komunikasi, irigasi dan kelistrikan
memburuk. Anggaran negara yang selalu defisit, ditambah dengan defisit dalam
neraca pembayaran menyebabkan menyusutnya cadangan devisa. Di tahun 1962
defisit anggaran negara 63 %, yang meningkat menjadi 127 % di tahun 1966.
Defisit ganda dari anggaran negara dan neraca pembayaran juga mengakibatkan
hiper inflasi. Di tahun 1966, inflasinya mencapai 635 %.

Pemerintah yang tidak cukup mempunyai cadangan devisa melakukan penjatahan
dalam penjualan devisa, sehingga timbul pasar gelap untuk valuta asing dengan
perbandingan harga antara pasar gelap dan kurs resmi dengan 2 sampai 3 kali
lipat. Perbedaan ini terus meningkat sampai pernah mencapai 10 kali lipat.

Dalam keadaan yang demikian, dengan sendirinya orang tidak mau memegang
rupiah. Rupiah segera dijadikan barang yang harganya setiap hari meningkat.
Maka dunia perbankan tidak berfungsi, karena tidak ada orang yang menyimpan
uang di bank. Pelarian modal ke luar negeri dan spekulasi adalah kegiatan
sehari-
hari dari para anggota masyarakat kita.

Dengan kondisi perekonomian yang porak poranda seperti tergambarkan di atas,
pemerintah tidak dapat langsung menyusun paket pertumbuhan ekonomi sebelum
konsolidasi dan rehabilitasi. Yang pertama-tama ditanggulangi adalah penekanan
inflasi. Caranya dengan menyeimbangkan anggaran negara. Uang beredar
diturunkan melalui pemberian bunga yang sangat tinggi untuk deposito berjangka
pada bank-bank milik negara, yaitu 60 % setahun. Asal usul deposito tidak dapat
disusut. Deposito dan tabungan di bank-bank BUMN yang di tahun 1962 hanya
Rp. 5,- milyar, meningkat menjadi Rp. 34,- milyar di tahun 1969, dan meningkat
terus menjadi Rp. 122,- milyar di tahun 1972. Sekarang, atau untuk tahun 1996,
jumlah tabungan dan deposito dalam perbankan keseluruhan, baik BUMN maupun
bank-bank swasta lainnya mencapai angka 172,7 trilyun.

Sistem lalu lintas devisa dibuat bebas. Penentuan kurs rupiah terhadap valuta
asing, terutama dollar AS, dipertahankan pada kurs tertentu dengan dollar AS,
yang stabilitasnya dijamin oleh BI. Setelah itu, diambangkan secara terkendali,
yang sebanyak mungkin diserahkan pada mekanisme pasar, dengan stabilisasi
melalui intervensi oleh Bank Indonesia.

Utang-utang luar negeri dijadualkan kembali. Negara-negara kreditur tidak hanya
bersedia menjadualkannya kembali, tetapi mereka juga membentuk konsorsium
untuk memberikan utang kepada Indonesia. Kelompok ini terkenal dengan nama
Inter Governmental Group on Indonesia atau IGGI. Setelah terjadi ketegangan
dengan pemerintah Belanda, dan mengeluarkannya, nama kelompok negara-
negara donor tanpa Belanda menjadi Consultative Group on Indonesia atau CGI.

Setelah tahap konsolidasi dilampaui, pemerintah mulai dengan program
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dari pihak pemerintah,
pemompaan daya beli pada masyarakat dilakukan melalui pembangunan infra
struktur secara besar-besaran. Investasi dari sektor swasta, baik yang domestik
maupun asing dipacu dengan berbagai insentif seperti yang tertuang di dalam
Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA)
dan Undang-Undang nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN).

Pemerintah orde baru dapat melakukan pembangunan ekonomi dengan stabilitas
politik yang kokoh. Stabilitas politik diserahkan kepada ABRI, yang
memberlakukan security approach, sedangkan pembangunan ekonomi
diserahkan kepada para profesional, yang kebanyakan bukan politisi. Dengan
bantuan dari lembaga-lembaga internasional, baik dalam nasihat maupun
dukungan dana, pembangunan selama orde baru telah membuahkan hasil yang
gemilang.

Pertumbuhan ekonomi antara tahun 1970 sampai tahun 1996 berfluktuasi antara
yang paling rendah 2,25 % di tahun 1982, 2,26 % di tahun 1985 dan 3,21 % di
tahun 1986. Pertumbuhan pernah mencapai 14,6 % di tahun 1987 yang
merupakan perkecualian. Pada umumnya pertumbuhan berfluktuasi antara 6
sampai 8 %. Pertumbuhan rata-rata dari 1969 sampai 1997 adalah 6,9 %. Ini
adalah sebuah prestasi yang mengagumkan banyak negara-negara maju dan
lembaga-lembaga internasional. Dengan pertumbuhan penduduk yang rata-rata 2
% setahun, pertumbuhan pendapatan nasional per kapita mengalami kemajuan
dari $ 76,- di tahun 1971 menjadi $ 1.136 di tahun 1996.

Sejak tahun 1970, inflasi terendah adalah di tahun l985 sebesar 4,7 %, dan
inflasi tertinggi di tahun 1974 sebesar 40,6 %, dengan rata-rata inflasi
sebesar l2,26 %

Kalau sejak tahun 1974, ekspor migas selalu di atas 70 % dari keseluruhan
ekspor, dan bahkan pernah mencapai 82,4 % di tahun 1982, maka sekarang, di
tahun 1996 ekspor minyak bumi dan gas alam hanya merupakan 23,5 % saja dari
keseluruhan ekspor. Ini berarti bahwa ketergantungan kita pada migas sangat
berkurang. Dengan produksi migas yang tidak menyusut, perbandingan ini
menunjukkan betapa industrialisasi telah meningkat pesat.

Di tahun 1968 sumbangan sektor pertanian terhadap pembentukan PDB adalah 51
%, sedangkan sumbangan industri manufaktur hanya 8,5 %. Dengan produksi
pertanian yang tidak menyusut, sumbangan sektor industri manufaktur terhadap
pembentukan Produk Domestik Bruto di tahun 1996 sudah meninggalkan sektor
pertanian, karena sudah merupakan 25,5 %, sedangkan sumbangan sektor
pertanian 16,5 %. Ini berarti bahwa perekonomian telah mengalami modernisasi
dan transformasi dari berat pertanian pada berat industrialisasi, tanpa
pertaniannya
menjadi lemah. Target pemerintah meningkatkan industrialisasi berdasarkan atas
pertanian yang kuat telah menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Sejak tahun 1970, ekspor non migas mengalami kenaikan dari $ 475,- juta di
tahun 1966 menjadi $ 38,093 milyar di tahun 1996.

Pertumbuhan ekonomi di indonesia ini mencapai 6% tahun ini, menurut BI ( bank Indonesia), ekonomi Indonesia mencapai 5,5-6% pada tahun ini meningkat menjadi 6-6,5% pada tahun 2011dengan demikian prospek ekonomi indonesia semakin bagus.

perbaikan ekonomi indonesia bersumber dari sisi eksternal sejalan dengan pemulihan ekonomi global pada saat ini, seperty ekspor yang mencatatat pertunjukan yang sangat positif, dan lebih baik lagi berbaremgan dengan impor yang akan lebih baik lagi dan berdapak bagus di dalam amupun di luar negeri.

selain didukung perkembangan ekonomi global dan domestik yang membaik menurut BI (bank Indonesia) ekonomi tahun depan juga disongkoh konsumsi rumah tangga yang kuat, peningkatan sektor eksternal, dan peningkatan investasi, kata Gubernur BI Darma nasution di jakarta.

Faktor-faktor Penentu Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi.

Faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan.

Sumber daya alam yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang dan hasil laut sangat memengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).

Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku.

Perubahan Struktur Ekonomi

Ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi antara lain :

–        Produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan

–        Adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.

–        Kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk/jasa yang dihasilkannya.

–        Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan

–        Ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi.

–        Kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus

–        Adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah

–        Terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor-impor

Struktur perekonomian adalah besar share lapangan usaha terhadap total PDRB baik atas dasar harga yang berlaku maupun harga konstan. Dengan mengetahui struktur perekonomian, maka kita dapat menilai konsentrasi lapangan usaha yang sangat dominan pada suatu daerah. Biasanya terdapat hubungan antara lapangan usaha dan penduduk suatu daerah. Menurut Teori Lewis, perekonomian suatu daerah harus mengalami transformasi struktural dari tradisional ke industri, yang ditunjukkan dengan semakin besarnya kontribusi sektor non pertanian dari waktu ke waktu terhadap total PDRB.

Dalam kaitannya dengan transformasi struktural, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:
Pertama, kenaikan riil share pada sektor primer dapat saja dipahami apabila diikuti dengan peningkatan produktvitas yang ikut membawa dampak positif pada upah rata-rata, khususnya di sector pertanian.
Kedua, perlu diupayakan peningkatan nilai tambah pada sektor sekunder, yakni industri pengolahan, khususnya industri skala kecil dan menengah yang dibangun dengan basis pertanian. Hal ini mengandung arti bahwa industri yang hendak dikembangkan harus dapat mendorong dan menyerap hasil dari sektor pertanian.
Ketiga, berkenaan dengan sektor tersier, hendaknya pengembangan sektor perdagangan harus terus dikembangkan dalam rangka memperluas pasar pada sektor primer dan sekunder, termasuk perdagangan yang bersifat ekspor (keluar daerah dan ke luar negeri). Sementara perkembangan sektor hotel, restoran harus dipadukan dengan pembangunan pariwisata guna menumbuhkan sektor tersebut dan industri pendukung wisata lainnya, seperti: transportasi, komunikasi, souvenier dan jasa hiburan. Di samping itu, pengembangan sub sektor tersier yang produktif harus terus ditingkatkan, misalnya melalui pembangunan pariwisata yang lebih intensif, transformasi dan revitalisasi sektor informal menjadi sektor formal yang lebih menekankan skill dan pengetahuan.
SOAL :
1. Apakah rumus PDB (Produk Domestik Bruto)…
            a. PDB = C + I + G + (X-I)*
            b. PDB = G + C + I + (X-I)
            c. PDB = C – I – G – (X+I)
            d. PDB = G – C – I – (X+I)

      2.  Perhatikan pernyataan tentang pembangunan ekonomi berikut ini!

1.  Distribusi pendapatan nasional masih timpang.

2.  Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

3.  Penyerapan tenagakerja masih rendah.

4.  Perekonomian tidak mengalami banyak guncangan.

5.  Terbuka kesempatan kerja yang luas bagi angkatan kerja

Pernyataan yang merupakan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah...

            a. 1), 2), dan 3)           

            b. 1), 3), dan 4)                      

            c. 2), 3), dan 4)

            d. 2), 4), dan 5)*

3. Berapakah rata-rata inflasi sejak tahun 1970…
            a. 10%
            b. l2,26 %*
            c. 15%
            d. 17,25%

4. Berapakah faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi…
            a. 6

            b. 7

            c. 8*

            d. 9

5. “Perekonomian suatu daerah harus mengalami transformasi struktural dari tradisional ke industri, yang ditunjukkan dengan semakin besarnya kontribusi sektor non pertanian dari waktu ke waktu terhadap total PDRB” merupakan teori menurut…

            a. Lewis*

            b. Hamilton

            c. Karl Max

            d. Rifky Aditya

VI. KEMISKINAN DAN KESENJANGAN

PERMASALAHAN POKOK

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat ber[endapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di Negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

Di Indonesia, pada awal pemerintahan orba pembuat kebijakan dan perencana pembangunan ekonomi di Jakarta masih sangat percaya bahwa proses pembangunan ekonomi akan menghasilkan apa yang dimaksud dengan trickle down effects, yang menjadi salah satu topic penting di dalam literature pembangunan ekonomi di Negara-negara berkembang pada decade 1950an dan 1960an.

Didasarkan pemikiran tersebut, pada awal periode orba hingga akhir decade 1970an strategi pembangunan ekonomi yang dianut pemerintah Soeharto lebih terfokus pada bagaimana mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam waktu singkat.  Untuk mencapai tujuan tersebut, pusat pembangunan ekonomi nasional dimulai di pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, dengan alas an semua fasilitas yang dibutuhkan seperti pelabuhan, jalan raya, kereta api, telekomunikasi dan kompleks industry, lebih tersedia di provinsi ini dibandingkan provinsi lain di Indonesia.  Pembangunan saat itu terpusat di sector tertentu yang potensial memiliki kemampuan besar menghasilkan nilai tambah yang tinggi.  Mereka percaya nantinya hasil pembangunan menetes ke sector dan wilayah lainnya di Indonesia.

Tetapi, sejarah menunjukkan setelah 10 tahun berlalu sejak Pelita I dimulai tahun 1969 ternyata efek yang dimaksud emngalir ke bawahnya dengan sangat lambat.  Akibat strategi tersebut, pada decade 1980an hingga pertengahan 1990an, sebelum krisis ekonomi, Indonesia memeng menikmati laju pertumbuhan ekonomi atau PDB yang relative tinggi tetapi tingkat kesenjangan juga semakin besar dan orang miskin jumlahnya tetap banyak.

KONSEP DAN DEFINISI

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu pada garis kemiskinan (poverty line), konsep yang mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relative, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolute.

Kemiskinan relative yaitu ukuran kesenjangan dalam distribusi pendapatan, biasanya dikaitkan dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.  Di Negara-negara maju, kemiskinan relative diukur sebagai proyeksi tingkat pendapatan rata-rata per kapita.  Sebagai ukuran relative, kemiskinan relative dapat berbeda menurut Negara atau perilaku di suatu Negara. Kemiskinan absolute adalah derajat kemiskinan di bawah, dimana kebutuhan minimal untuk dapat bertahan hidup tidak dapat terpenuhi.  Ini adalah suatu ukuran tetap (tidak berubah).  Walaupun kemiskinan absolute sering juga disebut kemiskinan ekstrim, tetapi maksud dari yang terakhir ini bias bervariasi tergantung interpretasi setempat atau kalkulasi.

PERTUMBUHAN, KESENJANGAN DAN KEMISKINAN

1.      Hubungan antara Pertumbuhan dan Kesenjangan: Hipotesis Kuznets

Data decade 1970an dan 1980an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi di banyak Negara berkembang, terutama Negara-negara dengan proses pembangunan ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi: semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan per kapita semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya.  Studi dari Jantti (1997) dan Mule (1998) memperlihatkan perkembangan ketimpangan pendapatan antara kaum miskin dan kaum kaya di Swedia, Inggris dan AS, serta beberapa Negara di Eropa Barat menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama decade 1970an dan 1980an.  Jantti membuat kesimpulan semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh dan perubahan kebijakan public.  Dalam perubahan pasar buruh, membesarnya kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besarnya pendapatan dari istri dalam jumlah pendapatan keluarga merupakan dua factor penyebab penting.

Literature mengenai perubahan kesenjangan dalam dsitribusi pendapatan awalnya didominasi oleh apa yang disebuthipotesis Kuznets.  Dengan memakai data antar Negara (cross section) dan data dari sejumlah survey/observasi di tiap Negara (time series), Simon Kuznets menemukan relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat perdapatan per kapita berbentuk U terbalik.  Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari ekonomi pedesaan (rural) ke ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi industry.

2.      Hubungan antara Pertumbuhan dan Kemiskinan

Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan dan kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan dengan ketimpangan, seperti yang telah dibahas di atas.  Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur berkurang.  Namun banyak factor lain selain pertumbuhan yang juga mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah/Negara seperti struktur pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.

TEMUAN EMPIRIS

1.         Distribusi Pendapatan

Data pengeluarankonsumsi dipakai sebagaipendekatan (proksi) untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat, walau diakui cara demikian memiliki kelemahan serius.  Penggunaan data pengeluaran konsumsi bisa memberi informasi mengenai pendapatan yang under estimate.  Alasannya sederhana, jumlah pengeluaran konsumsi seseorang tidak harus selalu sama dengan jumlah pendapatan yang diterimanya, bias lebih besar atau lebih kecil.  Misalnya, pendapatannya lebih besar tidak selalu berarti pengeluaran konsumsinya juga besar.  Dalam hal ini berarti ada tabungan.  Sedangkan bila jumlah pendapatannya rendah, tidak selalu berarti jumlah konsumsinya juga rendah.  Banyak rumah tangga memakai kredit bank untuk membiayai pengeluaran konsumsi tertentu, misalnya membeli rumah, mobil dan untuk membiayai sekolah anak atau bahkan untuk liburan.

Pengertian pendapatan (income) yang artinya pembayaran yang didapat karena bekerja atau menjual jasa, tidak sama dengan pengertian kekayaan (wealth).  Kekayaan seseorang bias jauh lebih besar daripada pendapatannya.  Seseorang bias saja tidak punya pendapatan/pekerjaan (penghasilan), tetapi ia sangat kaya karena ada warisan keluarga.  Banyak pengusaha muda di Indonesia kalau diukur dari tingkat pendapatan mereka tidak terlalu berlebihan, tetapi mereka sangat kayak arena perusahaan dimana mereka bekerja adalah milik mereka (atau milik orangtua mereka).

Menjelang pertengahan 1997, beberapa saat sebelum krisis ekonomi, tingkat pendapatan per kepala di Indonesia sudah melebihi 1000 dolar AS, jauh lebih tinggi dibanding  30 tahun lalu.  Namun, apa artinya jika hanya 10% saja dari seluruh jumlah penduduk tanah air yang menikmati 90% dari jumlah pendapatan nasional atau PDB.  Sedangkan sisanya (90%) hanya menikmati 10% dari pendapatan nasional.

Jika kondisi di atas dibandingkan dengan Negara-negara maju yang distribusi pendapatannya lebih baik, misalnya Swiss, dengan menggunakan kurva Lorenz, maka kurva tersebut untuk Indonesia bentuknya lebih melebar sedangkan kurva Lorenz untuk Swiss lebih mendekati garis equality.  Dengan kata lain, daerah konsentrasi pendapatan di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan Swiss.

Dengan menggunakan kurva Lorenz

Secara teoritis, perubahan pola distribusi pendapatan di pedesaan dapat disebabkan oleh factor berikut:

a.    Akibat arus penduduk/pekerja dari pedesaan ke perkotaan yang selama periode orde lama berlangsung sangat pesat. 

b.    Struktur pasar dan besarnya distorsi yang berbeda di pedesaan dengan di perkotaan

c.    Dampak positif dari proses pembangunan ekonomi nasional

Kemiskinan

Kemiskinan bukan hanya masalah bagi Indonesia, melainkan juga masalah dunia.  Laporan World Bank menunjukkan tahun 1998 1,2 milyar dari 5 milyar lebih jumlah populasi dunia.  Sebagian besar terdapat di Asia Selatan yang terkonsentrasi di India, Bangladehs, Nepal, Srilanka dan Pakistan.  Afrika subsahara wilayah kedua di dunia yang padat orang miskin, terutama disebabkan iklim dan kondisi tanah yang tidak mendukung kegiatan pertanian, pertikaian antar suku yang tak kunjung henti, manajemen ekonomi makro yang buruk dan pemerintahan yang bobrok.  Wilayah ketiga adalah Asia Tenggara dan Pasifik, terutama di Cina, Laos, Indonesia, Vietnam, Thailand dan Kamboja.  Sisanya Amerika Latin dan Karibia, Eropa dan Asia Tengah, dan Timur Tengah dan Afrika Utara.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN

Tidak sulit mencari factor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari factor-faktor tersebut sangat sulit memastikan mana penyebab sebenarnya (utama) serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan.

Kalau diuraikan satu persatu, jumlah factor-faktor yang dapat mempengaruhi, langsung maupun tidak langsung, tingkat kemiskinan cukup banyak, mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (atau produktifitas tenaga kerja), tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja (termasuk jenis pekerjaan yang tersedia), tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas SDA, ketersediaan fasilitas umum (seperti pendidikan dasar, kesehatan, informasi, transportasi, listrik, air dan lokasi pemukiman), penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam di suatu wilayah, etos kerja dan motivasi pekerja, kultur/budaya atau tradisi, hingga politik, bencana alam dan peperangan.  Kalau diamati, sebagian besar dari factor-faktor tersebut juga mempengaruhi satu sama lain.  Misalnya, tingkat pajak yang tinggi membuat tingkat upah neto rendah dan ini bisa mengurangi motivasi kerjsa seseorang sehingga produktivitasnya menurun selanjutnya mengakibatkan tingkat upah netinya berkurang lagi, dan seterusnya.  Jadi tidak mudah memastikan apakah karena pajak naik atau produktivitasnya yang turun membuat pekerja jadi miskin karena upah netonya rendah.

KEBIJAKAN ANTI-KEMISKINAN: STRATEGI DAN INTERVENSI

Ada 3 (tiga) pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni:

1.      Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pro kemiskinan

2.      Pemerintahan yang baik (good governance)

3.      Pembangunan social

Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi pemerintah sesuai sasaran atau tujuannya.  Sasaran atau tujuan tersebut dibagi menurut waktu, yakni jangka pendek, menengah dan panjang. Intervensi lainnya adalah manajemen lingkungan dan SDA.  Hancurnya lingkungan dan “habisnya” SDA dengan sendirinya menjadi factor pengerem proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yang berarti juga sumber peningkatan kemiskinan. Intervensi jangka pendek terutama pembangunan sector pertanian dan ekonomi pedesaan, pembangunan transportasi, komunikasi, energy dan keuangan, peningkatan peran serta masyarakat sepenuhnya (stakeholder participation) dalam proses pembangunan dan proteksi social (termasuk pembangunan system jaminan social).

Intervensi jangka menengah dan panjang adalah sbb:

1.      Pembangunan sector swasta

2.      Kerjasama regional

3.      Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi

4.      Desentralisasi

5.      Pendidikan dan kesehatan

6.      Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan

SOAL:

1.      Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu pada garis kemiskinan

a.       Proverty Line*

b.      Property Line

c.       Line Proverty

d.      Property Lini

2.      Siapakah yang menemukan relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat perdapatan per kapita berbentuk U terbalik…

a.       Rifky Aditya

b.      Simon Kuznets*

c.       Max Weber

d.      Lorenz

3.      Secara teoritis, perubahan pola distribusi pendapatan di pedesaan dapat disebabkan oleh factor berikut, kecuali…

a.       Akibat arus penduduk/pekerja dari pedesaan ke perkotaan yang selama periode orde lama berlangsung sangat pesat.

b.      Struktur pasar dan besarnya distorsi yang berbeda di pedesaan dengan di perkotaan

c.       Dampak positif dari proses pembangunan ekonomi nasional

d.      Dampak negative dari proses pembangunan ekonomi nasional*

4.      Berapakah pilar utama strategi pengurangan kemiskinan…

a.       2

b.      3*

c.       4

d.      5

5.      Intervensi jangka menengah dan panjang adalah sbb, kecuali…

a.       Pembangunan sector swasta

b.      Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi

c.       Pendidikan dan budaya*

d.      Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan

VII. PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

Pembangunan ekonomi regional

EKONOMI REGIONAL

( ILMU PEMBANGUNAN WILAYAH )

4 pilar penopang Ek Reg :

1. geografi
2. perencanaan kota
3. Ekonomi
4. Teori lokasi

Kekurangannya : aspek biogeofisik, aspek sosial budaya

6 pilar penopang Ekonomi Regional :

1. analisa geofisik

2. analisa kelembagaan

3. analisa ekonomi

4. analisa sosial budaya

5. analisa lingkungan

6. analisa lokasi

KONSEP RUANG DAN WILAYAH

1. Konsep Ruang

Beda mandasar ilmu ekonomi dan ekonomi regional :
Ilmu ekonomi menjawab pertanyaan : apa, berapa, bagaimana, untuk siapa, bilamana
Ekonomi regional menjawab kelima pertanyaan di atas + DIMANA

2. Konsep Wilayah

Wilayah : unit geografis dengan batas tertentgu yang tergantung satu dengan lainnya

secara fungsional

a. Wilayah Homogen ( Homogeneous Region ) :

Wilayah yang dipandang dari satu aspek / criteria mempunyai sifat dan cirri yang

relative sama, seeprti : struktur produksi dan konsumsi, tingkat pendapatan,

iklim, budaya, agama.

Contoh : wilayah pertanian pangan, perikanan, perkebunan coklat.

Desa, kabupaten, propinsi, ASEAn ( skala internasional )

b. Wilayah Nodal ( Nodal Region )

Secara fungsional punya ketergantungan antara pusat ( inti ) dan daerah

belakangnya ( hinterland ), dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang

dan jasa.

Batas wilayah nodal ditentukans ejauh mana pengaruh dari suatu pusat kegiatan

ekonomi digantikan oleh pengaruh dari pusat kegiatan ekonomi lain.

Digambarkan sebagai sel hidup inti dengan daerah perifer yangs aling

melengkapi

Saling tergantung : melalui perantaraan jual beli barang dan jasa secara local 

Ada peluang pertukaran barang dan jasa secara intern.

Kecil kemungkinan utk mengadakan perdagangan antara satu dengan lainnya.

Contoh : Jabodetabek, SIJORI, IMS- GT ( Indonesia Malaysia Singapore Growth

Triangle )

c. Wilayah Perencanaan ( Planning Region )

Menurut Booudeville :

Wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan – keputusan ekonomi
Cukup besar utk terjadinya perubahan penting dalam penyebaran penduduk, dan
kesempatan kerja, namun cukup kecil kemungkinan utk persoalan perencanaan dapat
dipandang sebagai kesatuan.

Menurut Kleassen :
Ciri-2nya :
1. Cukup besar utk mengambil keputusan ekonomi terkait skala ekonomi
2. Mampu mengubah industri sendiri dengan tenaga kerja yang ada
3. Punya struktur ekonomi yang homogen
4. Punya sekurang – kurangnya satu titik pertumbuhan
5. Menggunakan cara pendekatan perencanaan pembangunan.
6. Masyarakatnya punya kesadaran bersama terhadap persoalannya

Jadi wilayah perencanaan merupakan daerah geografi yang cocok untuk perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan untuk memecahkan persoalan regional.

Contoh : Wilayah Pembangunan dalam Repelita, Propenas, Propeda nasional,

propinsi, kabupaten.

d. Wilayah Administratif :

Batas – batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau
politik spt : prop, kab / kota, kecamatanm, desa/ kelurahan
Kelebihan konsep ini : pengelompokan data berorientasi pada batas wilayah
administratif.

e. Wilayah Pesisir dan Lautan

Merupakan wilayah yang dapat termasuk dalam ke 4 wilayah tsb

TEORI LOKASI

Untuk memilih lokasi kegiatan ekonomi dan sosial serta analisa interaksi antar wilayah

Faktor Penentu Pemilihan Lokasi kegiatan ekonomi :

1. Ongkos angkut

2. Perbedaan upah antar wilayah
3. Keuntungan aglomerasi muncul bila kegiatan ekonomi yang saling terkait
terkonsetrasi pada suatu tempat tertentu. Keterkaitan : backward linkage ( dengan
bahan baku ), forward linkage ( dengan pasar ).

Keuntungan aglomerasi muncul dalam 3 bentuk :
a. keuntungan skala besar baik bahan baku maupun pasar ( Scale economies )
b. Keuntungan Lokalisasi ( localisation economies ) dari penurunan ongkos angkut
c. Keuntungan karena penggunaan fasilitas secara bersama ( urbanization economies ) :
listrik, gudang, angkutan, air dll.

4. Konsentarsi permintaan antar wilayah ( Spatial Demand )

5. Kompetisi antar wilayah ( Spatial Competition )
Bila persaingan tajam seperti pada pasar persaingan sempurna, maka pemilihan lokasi
perusahaan cenderung terkonsentrasi dengan perusahaan l;ain yang menjual produk
yang sama.. Bila persaingan tidak tajam ata pada pasar monopoli, pemilihan lokasi
cenderung bebas.

6. Harga dan sewa tanah
Untuk maksimalisasi keuntungan, perusahaan akan cenderung memilih lokasi dimana
harga sewa tanah rendah.

Teori Lokasi:

1. Bid Rent Theories ( Von Thunen )

Pemilihan lokasi didasarkan pada kemampuan membayar harga tanah ( bid – rent ) yang berbeda dengan harga pasar tanah ( land – rent ). lokasi berdasarkan bid-rent tertinggi.

Makin dekat letaknya dengan pasar penjualan atau pusat kota makin tinggi sea tanah makin berkurang biaya transportasi

Factor-faktor penyebab ketimpangan

Dalam struktur ekonomi yang sehat, beban inflasi hampir merata menimpa seluruh penduduk, meskipun secara teoritis penanggung terberat inflasi adalah mereka yang berpendapatan tetap dan kaum penganggur (yang tidak memiliki pendapatan).

Namun, akibat karakter inflasi di Indonesia seperti yang dideskripsikan di atas sangat mungkin inflasi sekaligus menjadi sumber penyebab ketimpangan pendapatan yang lebih besar. Singkatnya, sumber penyumbang inflasi terbesar adalah komoditas pangan dan bahan makanan, padahal, sekitar 70-80% pendapatan orang miskin digunakan untuk mengonsumsi pangan. Jadi, pendapatan mereka benar-benar tergerus oleh karakter inflasi yang tidak ramah ini.

Berikutnya, penikmat inflasi adalah kaum saudagar pangan (produsen kakap, distributor, importir, dan lain-lain) yang memetik laba dari kenaikan harga komoditas tersebut. Petani (gurem) tidak menerima keuntungan karena nasib mereka yang telah diatur oleh pelaku di hilir itu.

Oleh karena itu, jika tidak ditangani dengan saksama, inflasi kali ini juga akan memperburuk tingkat kemerataan pendapatan, yang dalam beberapa tahun terakhir ini memang telah kian menganga.

Namun, yang mengherankan, dalam situasi seperti ini pemerintah (Departemen Pertanian) akan memilih kebijakan ekspor beras karena sekarang sedang panen raya (kelebihan produksi) dan insentif harga internasional yang sedang bagus (tinggi). Kebijakan ini, sekali lagi, sulit dinalar karena kelebihan produksi ini sifatnya hanya tentatif.

Pembangunan Indonesia bagian timur

Pembangunan di Indonesia Bagian Timur lebih tertinggal dibandingkan daerah Indonesia bagian lain. Mungkin penyebabnya tanah yang lebih tidak subur dan masalah transportasi. Aku lihat sih daerah yang agak tandus, jalannya lebih cepat rusak, entah karena keadaan tanahnya atau karena suhu udaranya yang lebih panas. Sehingga perjalanan memerlukan waktu tempuh yang lebih lama dan medan yang berat. Aku sering main daerah dekat waduk/bendungan. Daerah yang sulit dijangkau karena jalannya rusak atau jauh, lebih mudah terjangkau dengan adanya transportasi air.

Aku baca di Yesaya 41:18-20
18 Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran; Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. 19 Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad dan pohon minyak; Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. 20 supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami, bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan Yang Mahakudus, Allah Israel, yang menciptakannya. (Israel artinya umat pilihan Allah/ orang percaya).

Bisa ndak dibuat waduk/bendungan dan jalan-jalan air di daerah Indonesia Bagian Timur (seperti jalan Trans Sumatera atau Trans Jawa tetapi jalan air).

Keuntungannya:
- Proyek yang menarik dan mudah dijual karena akan mendapatkan hasil langsung berupa pohon/hasil hutan sepanjang yang akan dibuat jalan. Akan mendapatkan bahan galian yang bisa berupa bahan tambang yang bernilai tinggi (bisanya daerah tandus kaya akan bahan tambang bernilai tinggi dan batuan mulia/permata)dan atau bahan mineral.
- Peluang bisnis transportasi manusia dan barang (kalau tidak salah transportasi via air termasuk transportasi yang paling murah untuk angkutan barang).
- Bendungan bisa juga dibuat pembangkit listrik tenaga air.
- Bisa menjadi Objek wisata
- Di bendungan bisa dibuat budi daya ikan jaring terapung, sedangkan di jalan air bisa di buat budi daya ikan di keramba.
- Untuk saluran irigasi.
- Meningkatkan kesuburan tanah(biasanya daerah dekat aliran air, tanahnya menjadi lebih subur).
- Bisa juga dirancang untuk mengatasi banjir.
- Bisa juga dirancang untuk mengatasi kebakaran hutan (minimal melokalisasi kebakaran hutan yang terpotong jalan air).
- Transportasi manusia dan barang lebih mudah, murah dan lancar otomatis meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah itu dan antar pulau.
- Akan berkembang aktivitas-aktivitas ekonomi penunjang lainnya yang meningkatkan penghasilan dan menyerap lapangan pekerjaan.
- Mempermudah aparat keamanan untuk menjaga daerah-daerah yang sulit dijangkau lewat darat.

Hal-hal yang harus diperhatikan:

- Masalah pengawasan dan keamanan lalu lintas jalan air
- Debit banjir bila air meluap
- Pemeliharaan jalan air
- Masalah keselamatan pengguna jalan air.

Teori dan anlisis pembangunan ekonomi daerah

Pembangunan Ekonomi Daerah
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya – sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999 : 298).

Oleh karena itu, bila prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing – masing daerah, maka sumber daya yang ada kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Keadaan tersebut mengakibatkan relatif lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dikatakan berjalan jika ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kuznets (1999) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang – barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan tekhnologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.
Jhingan (1999 : 57) mengatakan suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang telah dicapai pada masa sebelumnya. Artinya perkembangan baru tercipta apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomiantersebut menjadi bertambah besar pada tahun – tahun berikutnya.
Dengan berdasarkan pada kenyataan bahwa pada suatu daerah terbagi kedalam wilayah – wilayah dan sub – sub wilayah, maka pertumbuhan daerah akan ditentukan oleh factor – factor utama yang antara lain (Tarigan, 2004 : 37):
a. Sumber daya alam yang tersedia
b. Tersedianya modal bagi pengelolaan sumber daya alam
c. Adanya prasarana dan sarana (infrastruktur) yang menunjang, seperti transportasi, komunikasi dan lain – lain.
d. Tersedianya tekhnologi yang tepat untuk pengelolaan sumber daya alam.
e. Tersedianya kualitas sumber daya manusia untuk pengelolaan tekhnologi.

Menurut Anwar (1996 : 17) teori yang menjelaskan tentang pertumbuhan suatu daerah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu;
a. Inward – Looking Theories
Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah diakibatkan oleh factor – factor ekonomi yang ada di daerah itu sendiri.
b. Output Oriented Theories
Teori ini menganggap bahwa adanya mekanisme yang mendasari fenomena pertumbuhan daerah dari satu daerah kedaerah lainnya.

Otonomi daerah

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Setelah era reformasi bergulir pada 1998 dan disusul dengan Otonomi daerah 1999 untuk menggantikan desentralisasi, hampir semua geliat pembangunan di Indonesia kini beralih ke daerah. Pusat hanya mengarahkan dan fasilitator saja namun pelaksanaan kebijakan sejatinya bertumpu pada daerah. Sejak digulirkannya Otonomi Daerah kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Pemilu kepala daerah, semua kebijakan yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya yang ada di bebankan kepada otoritas daerah terutama untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah -PAD dan kemudian sebagian disetor ke Pemerintah Pusat.

Untuk memperoleh dan menggenjot PAD, akhirnya daerah membuat dan menerbitkan Undang Undang daerah atau peraturan daerah - Perda yang bertujuan untuk mengatur PAD dengan memberdayakan semua potensi yang ada.

Namun alih alih menambah atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui PERDA berdasarkan Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat melihat  yang terjadi adalah timbulnya masalah dari penerbitan PERDA itu sendiri. Karena penerbitannya tidak sesuai dengan Undang Undang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang disahkan oleh DPR.

Sebenarnya yang dibutuhkan oleh daerah bukan bersandarkan hanya pada  Otonomi  Daerah beserta PERDAnya   tapi dibutuhkan adalah kecerdikan, kreatifitas dan kecermatan dari Kepala daerah dan para pimpinan lainnya dalam menggali dan mengatur setiap potensi sosial ekonomi serta sumber daya yang ada dalam memenuhi Pendapatan Asli Daerah.

Memang efek yang terjadi dari otonomi daerah adalah jika suatu daerah tidak mempunyai sumber daya alam yang mencukupi daerah tersebut akan lebih tertinggal dibanding bersumber daya alam yang melimpah.

Namun patut dicatat tanpa kecerdikan, kreatifitas dan kecermatan serta tanpa merujuk pada Konstitusi, sumber daya yang melimpah pun pastinya tidak akan dapat digali dengan maksimal . Sehingga yang terjadi adalah timbulnya Peraturan daerah - PERDA yang tumpang tindih dengan Undang Undang yang pastinya dari sisi kedudukan hukum lebih tinggi.

Melihat banyaknya PERDA yang  bermasalah tidak heran Pemerintah Pusat saat ini sedang mengevaluasi, mengkaji bahkan akan membatalkan banyak PERDA yang ada. Semua itu, bermuara dari adanya keluhan dari investor dalam dan luar negeri ketika akan berusaha serta menanamkan modalnya di daerah bahkan penduduk setempat.

Terkait dengan  rencana pembatalan PERDA  beberapa pengamat menyarankan pada pemerintah hendaknya birokrasi di Pusat diperbaiki dan dipermudah agar setiap usulan alokasi dana setiap daerah dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan  daerah pengusul serta alokasi yang tepat pada waktunya.

Kalau kita cermati kesalahan yang terjadi adalah bermuara dari Euphoria makna dari Kebebasan dalam bingkai Reformasi. Namun jika merujuk pada pembukaan Undang Undang  Dasar 45, Otonomi Daerah di Indonesia seharusnya dapat berjalan dengan baik.

Karena pastinya setiap daerah tidak lagi berlomba lomba menambah Pendapatan Asli Daerah melalui PERDA dengan melupakan dan mengabaikan  kesejahteraan keadilan  masyarakat yang kerap kali tidak sesuai dengan makna dan tujuan dari Preambule Konstitusi Bangsa dan Negara Indonesia serta UU.

Karena itu Jika semua pemangku kepentingan di negeri ini dalam mengambil keputusan  selalu merujuk pada hal tersebut. niscaya Indonesia akan sejahtera, makmur, adil dan mampu bertahan di setiap krisis.

SOAL:

1.      Manakah yang bukan penopang ekonomi regional…

a.       Teori lokasi

b.      Sosiologi*

c.       Ekonomi

d.      Geografi

2.      Wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan – keputusan ekonomi cukup besar utk terjadinya perubahan penting dalam penyebaran penduduk, dan kesempatan kerja, namun cukup kecil kemungkinan utk persoalan perencanaan dapat dipandang sebagai kesatuan. Merupakan pendapat dari…

a.       Booudeville*

b.      Kleassen

c.       Franz

d.      Thomas

3.      Pemilihan lokasi didasarkan pada kemampuan membayar harga tanah ( bid – rent ) yang berbeda dengan harga pasar tanah ( land – rent ). Merupakan teori lokasi menurut…

a.       Boodeville

b.      Bid Rent Theories ( Von Thunen ) *

c.       Kleassen

d.      Rifky Aditya

4.      Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang telah dicapai pada masa sebelumnya. Merupakan definisi pertumbuhan ekonomi daerah menurut…

a.       Boodeville

b.      Bid Rent Theories ( Von Thunen )

c.       Kleassen

d.      Jhingan*

5.      Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi :

                                             i.            Tanah

                                           ii.            Budaya

                                         iii.            Kemajuan teknologi

                                         iv.            SDM

                                           v.            Modal

                                         vi.            Organisasi

                                       vii.            Politik

Yang merupakan faktor non ekonomi dalam mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah …

a.       2, 4, dan 7*

b.      1, 2, dan 3

c.       3, 5 dan 7

d.      2, 4, dan 6

VII. PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN

1 PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN
        Menurut Kuznets, Sektor pertanian mengkontribusikan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional dalam 4 bentuk, yaitu :
a.Kontribusi Produk contohnya : Penyediaan makanan utk pddk, penyediaan Bahan baku untuk industri manufaktur.
contohnya , seperti industri tekstil, barang dari kulit, makanan dan minuman.
b.Kontribusi Pasar contohnya :Pembentukan pasar domestik untuk barang industri dan konsumsi.
c.Kontribusi Faktor Produksi menyebabkan Penurunan peranan pertanian di pembangunan ekonomi, maka terjadi transfer surplus modal dari sector pertanian ke Sektor lain
d.Kontribusi Devisa : Pertanian sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan (NPI) melalui ekspor produk pertanian dan produk pertanian yang menggantikan produk impor.

       Kontribusi Produk.
Dalam system ekonomi terbuka, besar kontribusi produk sector pertanian bisa lewat pasar dan lewat produksi dg sector non pertanian.
§ Dari sisi pasar, Indonesia menunjukkan pasar domestic didominasi oleh produk pertanian dari LN seperti buah, beras dan sayuran hingga daging.
§ Dari sisi keterkaitan produksi, Industri kelapa sawit & rotan mengalami kesulitan bahan baku di dalam negeri,karena Bahan baku dijual ke luar negeri dengan harga yang lebih mahal.
          Negara agraris merupakan sumber bagi pertumbuhan pasar domestic untuk produk non pertanian seperti pengeluaran petani untuk produk industri (pupuk, pestisida, dll) dan produk konsumsi (pakaian,mebel, dan lain-lain)
Keberhasilan kontribusi pasar dari sector pertanian ke sector non pertanian tergantung dari beberapa hal berikut, yaitu :
§ Pengaruh keterbukaan ekonomi : Membuat pasar sector non pertanian tidak hanya disi dengan produk domestic, tapi juga impor sebagai pesaing, sehingga konsumsi yang tinggi dari petani tidak menjamin pertumbuhan yang tinggi sector non pertanian.
§ Jenis teknologi sector pertanian : Semakin modern, maka semakin tinggi demand produk industri non pertanian.
    Kontribusi Faktor Produksi.
Faktor produksi yang dapat dialihkan dari sector pertanian ke sektor lain tanpa mengurangi volume produksi pertanian adalah Tenaga kerja dan Modal.
Di Indonesia hubungan investasi pertanian dan non pertanian harus ditingkatkan agar ketergantungan Indonesia pada pinjaman Luar negeri menurun. Kondisi yang harus dipenuhi untuk merealisasi hal tersebut adalah :
§ Harus ada surplus produk pertanian agar dapat dijual ke luar sectornya. Market surplus ini harus tetap dijaga dan hal ini juga tergantung kepada factor penawaran yaitu Teknologi, infrastruktur dan sumber daya manusia dan factor permintaan seperti nilai tukar produk pertanian dan non pertanian baik di pasar domestic dan Luar negeri.
§ Petani harus net savers yaitu Pengeluaran konsumsi oleh petani lebih kecil daripada produksi
§ Tabungan petani harus lebih besar dari investasi sektor pertanian.

     Kontribusi Devisa.
Kontribusinya melalui 2 cara , yaitu :
§ Secara langsung , dengan mengekspor produk pertanian dan mengurangi impor.
§ Secara tidak langsung , dengan peningkatan ekspor dan pengurangan impor produk berbasis pertanian seperti tekstil, makanan dan minuman.

2 SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA
Struktur perekonomian Indonesia merupakan topik strategis yang sampai sekarang masih menjadi topik sentral dalam berbagai diskusi di ruang publik. Gagasan mengenai langkah-langkah perekonomian Indonesia menuju era industrialisasi, dengan mempertimbangkan usaha mempersempit jurang ketimpangan sosial dan pemberdayaan daerah, sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan kiranya perlu kita evaluasi kembali sesuai dengan konteks kekinian dan tantangan perekonomian Indonesia di era globalisasi.
maka sektor pertanian menjadi sektor penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Seiring dengan berkembangnya perekonomian bangsa, maka kita mulai mencanangkan masa depan Indonesia menuju era industrialisasi, dengan pertimbangan sektor pertanian kita juga semakin kuat.
Struktur tenaga kerja kita sekarang masih didominasi oleh sektor pertanian sekitar 42,76 persen (BPS 2009), selanjutnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 20.05 persen, dan industri pengolahan 12,29 persen. Pertumbuhan tenaga kerja dari 1998 sampai 2008 untuk sektor pertanian 0.29 persen, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,36 persen, dan industri pengolahan 1,6 persen.
tenaga kerja ada di sektor keuangan, asuransi, perumahan dan jasa sebesar 3,62 persen, sektor kemasyarakatan, sosial dan jasa pribadi 2,88 persen dan konstruksi 2,74 persen. Berdasarkan data ini, sektor pertanian memang hanya memiliki pertumbuhan yang kecil, namun jumlah orang yang bekerja di sektor itu masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan sektor keuangan, asuransi, perumahan dan jasa yang pertumbuhannya paling tinggi.
Data ini juga menunjukkan peran penting dari sektor pertanian sebagai sektor tempat mayoritas tenaga kerja Indonesia memperoleh penghasilan untuk hidup. Sesuai dengan permasalahan di sektor pertanian yang sudah disampaikan di atas, maka kita mempunyai dua strategi yang dapat dilaksanakan untuk pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia di masa depan.
Strategi pertama adalah melakukan revitalisasi berbagai sarana pendukung sektor pertanian, dan pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Keberpihakan bagi sektor pertanian, seperti ketersediaan pupuk dan sumber daya yang memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya, perlu dioptimalkan kinerjanya. Keberpihakan ini adalah insentif bagi petani untuk tetap mempertahankan usahanya dalam pertanian. Karena tanpa keberpihakan ini akan semakin banyak tenaga kerja dan lahan yang akan beralih ke sektor-sektor lain yang insentifnya lebih menarik.
Strategi kedua adalah dengan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Sektor ini juga merupakan sektor yang jumlah tenaga kerjanya banyak, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta industri pengolahan. Sarana pendukung seperti jalan, pelabuhan, listrik adalah sarana utama yang dapat mengakselerasi pertumbuhan di sektor ini.
Struktur perekonomian Indonesia sekarang adalah refleksi dari arah perekonomian yang dilakukan di masa lalu. Era orde baru dan era reformasi juga telah menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor penting yang membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Sektor pertanian juga menyediakan pangan bagi masyarakat Indonesia.

SOAL:

1.      Sektor pertanian mengkontribusikan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional dalam 4 bentuk. Merupakan teori menurut…

a.       Kuznets*

b.      Thomas

c.       Rifky

d.      Rodgers

2.      Penyediaan makanan utk pddk, penyediaan Bahan baku untuk industri manufaktur. Merupakan contoh dari kontribusi…

a.       Kontribusi Produk*

b.      Kontribusi Pasar

c.       Kontribusi Devisa

d.      Kontribusi Faktor Produksi

3.      Menurut Kuznets ada berapakah kontribusi perkembangan sector pertanian…

a.       3

b.      4*

c.       1

d.      2

4.      Berapa persenkah Pertumbuhan tenaga kerja dari 1998 sampai 2008 untuk sektor pertanian…

a.       0,29*

b.      0,30

c.       0,31

d.      0,50

5.      Sektor apakah yang mendominasi struktur tenaga kerja kita sekarang…

a.       Sektor Industri

b.      Sektor Pertanian*

c.       Sektor Pertumbuhan

d.      Sektor Devisa